Kantor Staf Presiden-Unhas Gelar FGD

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Usai menggelar talk show Millenial Menuju 2045, Kantor Staf Presiden bersama Universitas Hasanuddin mengadakan Focus Group Discussion terbatas di Ruang A Lantai 4 Rektorat, Rabu 28 Februari 2018 pukul 10.00 WITA.

FGD terbatas dipimpin Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Yanuar Nugroho. Acara ini difasilitasi dan sekaligus dimoderatori oleh Ketua Akademi Ilmuan Muda Indonesia Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc yang juga dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah peserta khusus yang memiliki kepakaran di bidangnya, diantaranya Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Farida Pattitingi SH., M.Hum., Ketua Dewan Profesor Unhas, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., Dekan Fisip, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si., Dekan Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si., dan Prof. Amir Imbaruddin, Rektor STIA LAN Makassar, serta aktivis anti korupsi Makassar Mappinawang, SH.

Diskusi khusus ini digelar untuk mendapatkan masukan, ide, dan gagasan terkait tiga isu sosial strategis yaitu anti korupsi, reformasi birokrasi, reforma agraria dan perhutanan sosial.

“Kami datang ke kampus ini untuk mendapatkan masukan, bukan sekedar sosialisasi. Ide-ide dan masukan dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami untuk dijadikan policy briefing kepada Presiden, “kata Yanuar Nugroho.

Sebagai pengantar untuk menjaring masukan tersebut, Yanuar Nugrogo memaparkan janji dan arahan kebijakan presiden terkait isu anti korupsi, reformasi birokrasi, reforma agraria dan perhutanan sosial.

Yanuar mengatakan bahwa janji dan arahan presiden di ranah anti korupsi ada tiga, yaitu sinergi dengan KPK dalam pencegahan korupsi, penyederhanaan perizinan berusaha, dan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Yanuar mengatakan, arah kebijakan dalam isu reformasi birokrasi ada beberapa, antara lain Presiden menugaskan Mendagri, Menpan RB dan LKPP memperkuat kapasitas Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa di daerah, Presiden menugaskan Menpan RB, Menkominfo, dan Menteri PPN untuk segera menyelesaikan Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres Satu Data, serta evaluasi dan penguatan terhadap kelembagaan dan tata laksana pengawasan sistem merit.

Untuk ranah reforma agraria dan perhutanan sosial, Yanuar menyatakan, janji dan arahan Presiden yang mesti direalisasikan hingga 2019 adalah redistribusi dan legalisasi 4,5 juta hektar lahan dan pemberian izin penggunaan 12,7 juta hektar perhutanan sosial.

Pemerintah menyadari masih banyak kendala dalam upaya mencapai target-target tersebut yang harus segera dibenahi.

Untuk itulah, melalui FGD tersebut, Deputi II KSP yang menggelar kegiatan ini mengharapkan masukan-masukan berarti untuk menjawab persoalan terhadap berbagai isu tersebut.

Selain isu sosial strategis itu, kegiatan FGD ini mengundang sejumlah ahli ekonomi, pertanian, serta kelautan dan perikanan dari Unhas untuk mendapatkan masukan di bidang layanan publik dan maritim.

Sehingga, pada sesi kedua FGD, hadir sejumlah narasumber lain, diantaranya Prof. Dr Marzuki DEA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof Dr. Ir. Darwaman, M.Sc., dari Fakultas Pertanian, Dr. Ir. Aisjah Farhum, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Rusnadi Padjung M.Sc dari Fakultas Pertanian, serta Dr. Andi Tamsil yang mewakili Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Secara khusus, pada sesi ini juga menghadirkan dua Bupati yakni Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep.

Disamping itu, secara khusus tim perumus dari Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) juga hadir yakni Dr. Alan Koropitan/IPB, Dr. Yudi Darma/ITB, dan Dr. Tita Larasati/ITB.

Acara FGD ini berlangsung hingga pukul 16.00 WITA sore, dan diakhiri dengan pembagian cenderamata dari KSP kepada para narasumber FGD. (**)